cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Media Akademika
Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Languange, Linguistic, Communication & Media
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 28, No 2 (2013)" : 6 Documents clear
Politik Hukum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Rasyid, H.Amhar
Media Akademika Vol 28, No 2 (2013)
Publisher : Media Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia, di samping hukum adat dan hukum warisan Belanda. Salah satu bentuk pelaksanaan hukum Islam adalah adanya peradilan agama, yang pelembagaannya yang ter-penting dalam sistem hukum Indonesia diamanatkan dalam Un-dang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Artikel ini membahas politik hukum dalam undang-undang tersebut. Ar-gumen artikel ini adalah bahwa pembicaraan tentang peradilan agama tidak bisa dilepaskan dari perbincangan tentang sejarah penegakan hukum Islam di Indonesia. Dengan kata lain, dina-mika pembentukan undang-undang tersebut terentang panjang dalam sejarah; menggambarkan pasang-surut penerapan hukum Islam di negara dengan penduduk Muslim terbanyak tersebut.
Ragam Kepentingan Lembaga Tatakelola Zakat Malik, Abd.
Media Akademika Vol 28, No 2 (2013)
Publisher : Media Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan merupakan hasil penelitian tentang ragam kepentingan dalam lembaga tatakelola zakat yang dilakukan di Jambi dengan mempersoalkan peta kepentingan dan relasional dalam peraktik tatakelola zakat, yang dikupas dengan metodologi konstruktiv-isme. Temuan penelitian menujukkan bahwa ragam kepentingan dalam tatakelola di Jambi mengkerucut pada kepentingan aske-tik, politik dan ekonomi. Sementara relasional antara lembaga ditemukan berkutat pada relasi kooptasi antar lembaga dan ak-tor dan ini melahirkan potensi konflik perebutan kuasa tatakelola dan sumberdaya zakat.
Meninjau Istinbath Hukum Para Fuqaha Abad Kedua Hijriah Faruk, Ahmad
Media Akademika Vol 28, No 2 (2013)
Publisher : Media Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya metode istinbathatau penarikan kesimpulan hu-kum pada abad kedua Hijriyah yang dilakukan oleh para fuqahayaitu berdasarkan sumber hukum Islam yang pertama dan yang kedua yaitu nashAlquran dan Hadits Nabi, apabila mereka tidak menemukan dari kedua nash itu baik Alquran dan Hadits Nabi Muhammad, baru mereka beralih kepada ijma’dan qiyas, apa-bila tidak juga didapati istinbathhukumnya melalui ijma’ dan qi-yas, lalu mereka menggunakan alternatif yang lain yaitu metode ijtihad diantaranya dari qaul shahabat, istihsan, sadduzzari’ah, mashalih mursalahdan lain-lain, kecuali mazhab syafi’i mereka tidak menggunakan istihsandalam istinbathhukumnya. Jadi da-pat disimpulkan bahwa para fuqaha pada waktu itu tidak melaku-kan ijtihad hukum kepada nashyang sifatnya qath’i.
Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama Ramlah, Ramlah
Media Akademika Vol 28, No 2 (2013)
Publisher : Media Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan anak luar nikah merupakan wewenang Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya menjadi UU No. 3 Tahun 2006 kemudian berubah lagi menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peraidalan Agama. Walaupun su-dah ada undang-undang yang mengaturnya, namun secara rinci berupa peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum terwujud. Oleh karena itulah, bila ada kasus yang muncul kepermukaan tentang pembahasan anak luar nikah ditanggapi dengan berbagai macam sudut pandang. Walaupun demikian hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara ini banyak merujuk ke kitab Fiqh yang ditemukan dalam pembahasan bab nasab, yang pem-bahasannya terkait dengan masalah anak zina/anak luar nikah dalam menentukan ayah biologisnya dengan memperhatikan berbagai macam syarat yang ditawarkan oleh para fuqaha’. Se-dangkan ketentuan anak luar nikah dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ditentukan anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu-nya.
Sistem Satu Paket dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Implikasinya terhadap Birokrasi Lokal: Studi Kasus Kota Jambi Mubarak, Haris; Kusnadi, Edy
Media Akademika Vol 28, No 2 (2013)
Publisher : Media Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sisi gelap sistem satu paket dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dan dampaknya terhadap birokrasi lokal di Kota Jambi. Hal ini karena politisasi birokrasi telah membawa dampak buruk bagi organ-isasi birokrasi. Ini dapat dilihat dari perkembangan hubungan birokrasi dan politik di Indonesia sejak era kolonial Belanda sampai era Orde Baru. Hadirnya reformasi yang diharapkan mampu memperbaiki persoalan ini ternyata tidak banyak membawa perubahan khususnya di tingkat lokal terutama sekali ketika dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan pendekatan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama dari wawancara, tulisan ini mendapati bahwa birokrasi lokal pada dasarnya telah dipolitisasi oleh partai politik ataupun kandidat yang maju dalam pemilihan kepala daerah yang ditandai dengan keterlibatan para pejabat dalam mendukung calon kepala daerah, dan atau tekanan oleh politisi terhadap birokrasi untuk mendukung salah satu calon. Kajian ini juga mendapati bahwa, sistem satu paket di satu sisi membawa implikasi ketidakhar-monisan karena tidak ada komitmen untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari ketidakharmonisan ini membawa pengaruh kepada birokrasi lokal, yaitu (i) terhambatnya pelayanan publik, (ii) tidak berjalannya organisasi birokrasi dengan baik, (iii) nepotisme, (iv) buruknya administrasi birokrasi dan (v) terpecah belahnya birokrasi. Dengan persoalan ini, komitmen elit politik dan peninjauan terhadap pelaksanaan sistem satu paket perlu dilaksanakan.
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Provinsi Jambi Jailani, M. Syahran; Muhammad, Habib
Media Akademika Vol 28, No 2 (2013)
Publisher : Media Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa keberadaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jambi di satu sisi telah memberikan banyak konstribusi bagi upaya peningkatan mutu pendidikan Provinsi Jambi melalui kebijakan dan program yang utamanya pada peningkatan dengan berpedoman delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil dari program akreditasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah pada semua jenjang pendidikan mulai dari Taman kanak-kanak/ Raudhatul Athfa (RA) hingga Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah. Di sisi lain, keberadaan madrasah-madrasah di Provinsi Jambi belum sepenuhnya dilaksanakan akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Data Kementerian Agama Provinsi Jambi, untuk tahun 2012 realisasi dari 538 madrasah yang diakreditasi, yaitu: (a) 244 Raudhatul Athfal, 169 (7,63 %) sudah diakreditasi,75 (28,37 %) belum terakreditasi, (b) 263 Madrasah Ibtidaiyah, 171 (61 %) sudah terakreditasi, 92 (38,20) belum terakreditasi, (c) 345 Madrasah Tsanawiyah, 158 (44,99 %) sudah terakreditasi, 187 55,01 %) belum terakreditasi, dan 184 buah Madrasah Alyah, 88 (47,01) sudah terakreditasi, dan 96 (52,99) belum terakreditasi. Dari 1036 lembaga pendidikan, yang sudah diakreditasi 450 (43,44 %) madrasah, dan 586 (56,56 %) madrasah yang belum diakreditasi. Hasil temuan penelitian terungkap bahwa, problem utama masih banyaknya hasil akreditasi madrasah nilai C, bahkan tidak terakreditasi adalah, yaitu: (a) sosialisasi, (b) anggaran yang terbatas, (c) kondisi geografis, (d) lemahnya jaringan antar madrasah, dan (e) kebijakan belum sepenunhya disertai komitmen.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 31, No 4 (2016) Vol 31, No 2 (2016) Vol 29, No 4 (2014) Vol 29, No 3 (2014) Vol 29, No 2 (2014) Vol 29, No 1 (2014) Vol 28, No 4 (2013) Vol 28, No 3 (2013) Vol 28, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 4 (2012) Vol 27, No 3 (2012) Vol 27, No 2 (2012) Vol 27, No 1 (2012) Vol 26, No 4 (2011) Vol 26, No 3 (2011) Vol 26, No 2 (2011) Vol 26, No 1 (2011) Vol 25, No 4 (2010) Vol 25, No 3 (2010) Vol 25, No 2 (2010) Vol 24, No 4 (2009) Vol 24, No 2 (2009) Vol 23, No 3 (2008) Vol 22, No 4 (2007) Vol 22, No 3 (2007) Vol 17, No 3 (2002) Vol 16, No 3 (2001) More Issue